Home / Tatib dan Kode Etik DPRD

Tatib dan Kode Etik DPRD

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.


KETENTUAN UMUM

 

 

Dalam peraturan tentang tata tertib ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
  2. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
  3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah.
  5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.
  6. Daerah otonomi sebagai sebutan umum bagi kabupaten/kota selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Siak.
  8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak.
  9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
  10. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Siak.
  11. Alat Kelengkapan adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Fraksi, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.
  12. Fraksi adalah sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dalam satu partai.
  13. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD dari beberapa partai yang berbeda.

 

  1. Badan Musyawarah DPRD adalah badan musyawarah yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD.
  2. Badan Anggaran DPRD adalah badan yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan, laporan pertanggungjawaban APBD.
  3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD adalah badan yang mempunyai tugas melakukan pengkajian perda dan ranperda, menyusun ranperda yang menjadi kewenangan DPRD.
  4. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
  5. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD.
  6. Reses adalah kegiatan DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
  7. Hak interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan Kepala Daerah baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis .
  8. Hak angket adalah Hak Anggota DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah yang penting dan strategis.
  9. Hak menyatakan pendapat adalah Hak Anggota DPRD untuk mengajukan usul atau pendapat Kepala daerah mengenai kejadian luar biasa di daerah.
  10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi.
  11. Tenaga ahli adalah tenaga yang direkrut oleh fraksi sesuai dengan keahliannya untuk membantu fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  12. Kelompok pakar atau tim ahli adalah kelompok atau tim yang direkrut oleh DPRD sesuai dengan kepakaran atau keahliannya untuk membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

 

 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

KETENTUAN UMUM

 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
  3. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat Kode Etik DPRD adalah norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etika dengan peraturan perilaku, tindakan maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh seorang Anggota DPRD dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Siak.
  4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang telah diambil sumpah nya atau berjanji dalam siding paripurna yang dikhususkan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat akan memperhatikan sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh, konsisten, bertanggung jawab dan professional.
  5. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah, BUMN, BUMD, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain, yang mempunyai hubungan kerja dengan DPRD Kabupaten Siak.
  6. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Siak.
  7. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak.
  8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinanan/atau Anggota untuk kepentingan daerah sehubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Siak maupun di luar wilayah Kabupaten Siak.

 

 

  1. Rahasia adalah rencana, kegiatan, dan/atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Siak yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya bai bag anggota, institusi, daerah apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

 

TUJUAN DAN ASAS

 

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

  1. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya; dan
  2. perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai Wakil Rakyat.

 

 

 

KodeEtik DPRD berasaskan:

  1. Asas KetakwaankepadaTuhan Yang Maha Esa;
  2. Asas Keteladanan;
  3. Asas Kesederhanaan;
  4. Asas Keikhlasan;
  5. Asas Keterbukaan;
  6. Asas Kebersamaan;
  7. Asas MengutamakanKepentinganUmum;
  8. Asas Keadilan;
  9. Asas MenjunjungTinggiHukum dan HakAsasiManusia;
  10. Asas Kejujuran;
  11. Asas KepekaanSosial.